Mataram – Isu terkait kepemimpinan dalam partai politik yang tidak memiliki batasan waktu kini menjadi sorotan utama dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat dan warga negara yang terafiliasi dengan Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates resmi mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan nomor perkara 191/PUU-MK/2026.
Permohonan Pembatasan Masa Jabatan
Dalam permohonan tersebut, para pemohon mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang menetapkan bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik seharusnya dibatasi maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak.
Alasan di Balik Permohonan
Para pemohon mengemukakan bahwa selama ini pengaturan mengenai pergantian kepemimpinan dalam partai politik sepenuhnya diserahkan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai, tanpa adanya batasan yang jelas mengenai masa jabatan Ketua Umum. Hal ini dianggap membuka peluang bagi terjadinya konsolidasi kekuasaan politik yang berkepanjangan dan sulit untuk dikontrol.
“Di Indonesia, masa jabatan Presiden telah dibatasi maksimal dua periode, tetapi ironisnya ketua umum partai politik yang berperan penting dalam menentukan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif tidak memiliki batasan sama sekali. Ini merupakan sebuah paradoks dalam demokrasi yang perlu diperbaiki,” tegas Dr. Irpan Suriadiata pada Selasa, 9 Juni 2026.
Peran Strategis Partai Politik
Bagi para pemohon, partai politik bukanlah sekadar organisasi privat biasa. Sebagai institusi demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan negara, menerima bantuan dana dari APBN dan APBD, serta berfungsi sebagai pintu utama dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, tata kelola partai politik perlu mengikuti prinsip-prinsip konstitusi, termasuk dalam hal pembatasan kekuasaan.
Gejala Oligarki dalam Politik
Permohonan ini juga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap munculnya oligarki politik di Indonesia. Dominasi figur-figur tertentu dalam partai politik selama belasan atau bahkan puluhan tahun semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, proses kaderisasi politik terhambat, regenerasi kepemimpinan semakin lemah, dan kesempatan bagi kader muda untuk mengambil peran kepemimpinan semakin terbatas.
- Oligarki politik yang kuat.
- Dominasi figur tertentu.
- Proses kaderisasi politik terhambat.
- Kesempatan bagi kader muda semakin terbatas.
- Regenerasi kepemimpinan yang melemah.
Demokrasi dalam Partai Politik
“Demokrasi tidak seharusnya berhenti hanya pada pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun. Demokrasi harus hidup dan berkembang dalam tubuh partai politik. Jika partai politik tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, maka demokrasi nasional hanya akan menjadi prosedur formal tanpa substansi yang berarti,” jelas Irpan.
Para pemohon menegaskan bahwa keberadaan pembatasan masa jabatan bagi Ketua Umum Partai Politik dapat meminimalisir praktik politik patronase, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan organisasi pada satu figur tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih inovatif dan kompetitif.
Standar Minimum Demokrasi Konstitusional
Melalui langkah ini, para pemohon tidak memohon agar negara melakukan intervensi terhadap ideologi atau kebijakan internal partai politik. Yang diminta hanyalah pengesahan standar minimum demokrasi konstitusional yang mencakup pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik menjadi maksimal dua periode.
Dr. Irpan menambahkan bahwa pembatasan semacam ini justru akan semakin memperkuat demokrasi internal partai, membuka peluang kaderisasi yang lebih sehat, memperluas akses politik bagi generasi muda, serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite.
Tujuan Permohonan
“Kami ingin menekankan bahwa tujuan kami bukan untuk menyerang partai politik, melainkan untuk menyelamatkan keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Demokrasi memerlukan proses regenerasi, dan proses ini membutuhkan adanya pembatasan kekuasaan,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Jika permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Indonesia akan memiliki untuk pertama kalinya sebuah standar konstitusional yang dengan jelas membatasi masa jabatan Ketua Umum Partai Politik.
Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi
“Dengan adanya penetapan bahwa Ketua Umum Partai Politik hanya bisa menjabat maksimal dua periode, kami yakin bahwa putusan ini akan menjadi tonggak penting dalam reformasi demokrasi dan penguatan demokrasi internal partai politik di tanah air,” pungkasnya.
