Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Pimpin Rapat Tingkat Tinggi Percepatan Digitalisasi Daerah

Dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi daerah, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, baru-baru ini memimpin sebuah Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting) yang diadakan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi dalam pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Rapat tersebut dilaksanakan di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Senin, 25 Mei 2026.

Pentingnya Digitalisasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur ekonomi di Lampung masih didominasi oleh sektor primer, yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sektor-sektor ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor primer memberikan lapangan pekerjaan bagi hampir dua juta orang dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta penduduk Lampung,” jelasnya.

Potensi dan Tantangan Ekonomi Lampung

Nilai komoditas dari sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan perputaran uang di tahun 2025 mencapai Rp528 triliun. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masih cukup rendah, berkisar antara Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun, yang berarti belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.

• Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor primer: hampir 2 juta
• Sumber penghidupan bagi: 6-7 juta masyarakat
• Nilai komoditas sektor primer: hampir Rp150 triliun
• Perputaran uang tahun 2025: Rp528 triliun
• Pendapatan Asli Daerah: Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun

Kebutuhan Masyarakat dan Pembatasan Fiskal

Gubernur Mirza juga menyoroti bahwa masyarakat mengharapkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan, hingga pusat layanan ekonomi. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala yang signifikan.

Rendahnya PAD, menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya digitalisasi dalam transaksi daerah, yang berdampak pada kebocoran potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh.

Potensi Sektor Pariwisata dan Pendapatan Pajak

Sebagai contoh, sektor pariwisata di Lampung pada tahun 2024 mencatatkan kedatangan 27 juta wisatawan, dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, diperkirakan potensi tambahan pajak dari pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaan pajaknya masih berada di bawah Rp700 miliar.

Inisiatif Digitalisasi: Super App “Lampung-In”

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Lampung sedang mengembangkan aplikasi super “Lampung-In” yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Aplikasi ini mencakup pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, serta sistem pelaporan masyarakat.

“Dengan digitalisasi, kami berharap pendapatan daerah akan meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih cepat serta responsif terhadap keluhan masyarakat,” tambah Gubernur Mirza.

Meningkatkan Efisiensi Dalam Pelayanan Publik

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa birokrasi yang panjang seringkali membuat laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) memerlukan waktu hingga dua bulan untuk ditindaklanjuti.

“ETPD bukan hanya sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga bertujuan untuk membangun transparansi dan integritas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembangunan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan bahwa HLM TP2DD merupakan momen penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Lampung.

“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bebas dari korupsi. Tujuan utama pemanfaatan teknologi adalah untuk memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Wagub Jihan.

Transformasi Digital sebagai Langkah Strategis

Wagub Jihan juga menambahkan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan uang tunai dan keterbatasan infrastruktur internet serta fasilitas digital di beberapa daerah.

Mendorong Gerakan Bersama untuk Pelayanan yang Lebih Baik

“Pertemuan ini sangat penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak secara bersama-sama untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung atau perwakilannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Direktur Utama Bank Lampung atau perwakilannya, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya.