Bupati Deli Serdang Habiskan Rp 6 Miliar untuk Perayaan HUT APKASI Sementara Rakyat Bayar Pajak

Belakangan ini, publik di Deli Serdang dihebohkan oleh pernyataan Bupati Asri Ludin Tambunan yang meminta warga untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai syarat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Pernyataan ini menimbulkan banyak kritik, terutama ketika diketahui bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk perayaan HUT APKASI ke-26.

Anggaran Besar untuk Perayaan HUT APKASI

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dikabarkan akan menggelar perayaan HUT APKASI yang ke-26 pada 1-3 Juli 2026, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Banyak warga mempertanyakan mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk perayaan, sementara mereka diminta untuk membayar pajak agar jalan yang rusak bisa diperbaiki.

Dalam upaya merealisasikan perayaan ini, Bupati Asri Ludin Tambunan telah menugaskan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatur dan membiayai acara tersebut. Informasi ini terungkap melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdapat dalam buku APBD tahun 2026.

Rincian Anggaran Perayaan

Hasil penelusuran terhadap DPA yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Deli Serdang menunjukkan beberapa rincian anggaran. Di antaranya:

• Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh OPD sebesar Rp 2,3 miliar.
• Program pemasaran pariwisata oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) dengan anggaran Rp 1,7 miliar.
• Promosi melalui media cetak, elektronik, dan lainnya senilai Rp 201 juta.
• Pameran Dagang Nasional yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dengan total anggaran Rp 1,9 miliar untuk 35 pelaku usaha.
• Relasi Media oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) senilai Rp 225 juta.

Kritik terhadap Kinerja Bupati

Sejumlah warga Deli Serdang mulai merasa skeptis terhadap kinerja Bupati Asri Ludin. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan yang justru mengutamakan perayaan besar-besaran dibandingkan kebutuhan mendasar mereka seperti infrastruktur jalan yang layak.

Warga setempat, Sembiring, mengungkapkan kekesalannya terhadap pernyataan Bupati yang mengarahkan masyarakat untuk membayar pajak demi perbaikan jalan. Ia menilai, jika Bupati hanya menunggu pajak untuk melakukan perbaikan, maka sebaiknya ia mempertimbangkan kembali posisinya sebagai pemimpin.

Pernyataan dari Para Pejabat Terkait

Wartawan mencoba untuk menghubungi sejumlah pejabat yang terkait dengan DPA untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Namun, beberapa pejabat seperti Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Sandra Dewi Situmorang, belum memberikan tanggapan mengenai anggaran HUT APKASI ini.

Dalam penjelasannya, Sandra Dewi menyatakan bahwa anggaran untuk setiap OPD telah direncanakan sejak tahun lalu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai anggaran khusus untuk HUT APKASI.

Agenda Acara HUT APKASI

Perayaan HUT APKASI ini tidak hanya akan menjadi seremonial biasa, melainkan juga akan dirangkai dengan acara Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026. Acara ini diharapkan dihadiri oleh sekitar 400 kepala daerah dari seluruh Indonesia, menambah kesan megah dan pentingnya kegiatan tersebut.

Namun, meski acara ini terlihat meriah, banyak warga yang meragukan prioritas anggaran pemerintah, terutama ketika kebutuhan mendasar seperti perbaikan jalan dan infrastruktur masih belum terpenuhi.

Harapan dan Realitas

Warga Deli Serdang berharap agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Mereka merasa bahwa perayaan besar-besaran seperti HUT APKASI seharusnya tidak mengorbankan kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya pemerintah bisa menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan acara resmi dan kebutuhan nyata rakyat. Sebab, pada akhirnya, tugas utama seorang pemimpin adalah melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Dalam konteks ini, Bupati Asri Ludin diharapkan dapat mendengar aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kembali prioritas anggaran yang ada. Masyarakat menantikan kepemimpinan yang tidak hanya merayakan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan mereka sehari-hari.